ASEYA INDONESIA

Undang-undang Desa No. 6 Tahun 2014 telah disahkan, salah satu amanat dari Undang-undang tersebut adalah adanya dana alokasi APBN yang diturunkan langsung ke desa sebesar Rp.1,2 - 1,4 Milyar.

Pada satu sisi perubahan kebijakan ini tentu akan sangat menguntungkan bagi desa, tetapi di sisi lain akan memberikan tantangan berupa kesiapan perangkat desa dalam menyiapkan tata aturan dan SDM agar penggunaan dana tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada.

Perubahan mendasar lainnya adalah perubahan paradigma desa membangun Indonesia.

Selama ini pembangunan cenderung bersifat TOP DOWN. adanya kewenangan yang lebih di desa dan sekaligus ada anggaran maka desa menjadi berdaya. Harapannya adalah terwujud desa mandiri yang mampu mencukupi kebutuhannya dan mampu menjalankan peran-peran pembangunan lain dengan baik.

Untuk menopang kemandirian desa maka perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa (BumDES). Badan Usaha Milik Desa ini berperan dalam menggali potensi-potensi yang ada di desa tersebut dan melakukan kegiatan usaha profit untuk kepentingan desa.

Salah satu konsep yang paling tepat untuk hal tersebut adalah SOCIAL ENTERPRISE.

Social Enterprise adalah upaya penyelesaian masalah-masalah sosial dengan membentuk lembaga bisnis. Social Enterprise mendapatkan profit, tetapi sebagian dari profit yang digunakan adalah untuk upaya penyelesaian masalah sosial.

Oleh karena itu, perlu adanya aliansi dari Kampus, Perbankan, dan Pemerintah Daerah untuk dapat menggarap tema besar ini. Langkah sejauh 1000 km, tetap dimulai dengan satu langkah pertama.

Untuk itu, kami dari Business & Accounting Inovation Center (BAIC) UMY, Bank Syariah Mandiri, dan didukung oleh Association of Social Enterprise (ASEYA) akan mengadakan Seminar pada tanggal 4 November 2014 pukul 15.00-17.00 Pendaftaran dapat dilakukan ke Rizar (0857-7257-9333) atau mengunjungi Kantor BAIC PPA UMY di ged. E2 lantai 2.

Tindak lanjut pasca acara ini adalah inisiasi pembentukan Jejaring Desa Wirausaha dan Mahasiswa Duta Desa/Social Enterprise.